logo pt ambon baru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitorin...
Lebih Lanjut
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Peradi...
Lebih Lanjut
SMALL CLAIM COURT GUGATAN SEDERHANA
SMALL CLAIM COURT GUGATAN SEDERHANA
Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbuk...
Lebih Lanjut
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indo...
Lebih Lanjut
CEK INFO PERKARA MELALUI SMS CENTER
CEK INFO PERKARA MELALUI SMS CENTER
Anda dapat mengecek Informasi Perkara, Jadwal Sidang, Denda Tilang dan Biaya Perkara melalui SMS Center di Nomor +62822 3945 2910.
Lebih Lanjut
POS LAYANAN BANTUAN HUKUM
POS LAYANAN BANTUAN HUKUM
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk me...
Lebih Lanjut
Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel
Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel
Situs Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konver...
Lebih Lanjut
ZONA INTEGRITAS, NO KORUPSI !!! NO PUNGLI !!!
ZONA INTEGRITAS, NO KORUPSI !!! NO PUNGLI !!!
Anda berada dalam kawasan Zona Integritas. Apapun Bentuknya, Hukum Tidak Bisa Dibeli!!! Mari Kita Mewujudkan bersama-sama Badan Peradilan yang Bersih ...
Lebih Lanjut
STOP GRATIFIKASI !!!...Lihat, Lawan dan Laporkan
STOP GRATIFIKASI !!!...Lihat, Lawan dan Laporkan
Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), STOP GRATIFIKASI!!! Lihat Lawan Laporkan, Pelayanan Kami ...
Lebih Lanjut
MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RILL
MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RILL
Agar pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan dapat mendorong pelayanan yang c...
Lebih Lanjut
CALL Me... Nyong SOLID !!!
CALL Me... Nyong SOLID !!!
Lebih Lanjut

Sejarah Pengadilan

Ditulis oleh Super Admin on .

Sejarah Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu


Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu terletak di Jalan Pendidikan, Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kabupaten Seram Bagian Barat adalah salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Maluku tengah yang telah terbentuk dan diresmikan pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003. Dengan diresmikan Kabupaten Seram Bagian Barat kurang lebih 15 Tahun kemudian yakni pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 April 2016 Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong.Pada awal pemesanannya Gedung Kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu awalnya merupakan Tempat Sidang Tetap Pengadilan Negeri Masohi kelas II yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi. tanggal 26 April 2016 Nomor: 18 Tahun 2016 Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Kelas II menjadi Pengadilan Negeri yang berdiri sendiri dalam rangka Pemerataan Kesempatan memperoleh Keadilan dan Peningkatan Pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang termasuk Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dikeluarkan dari daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi 

Peresmian Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu diresmikan secara serentak bersama 85 Pengadllan Negeri lainnya pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Melonguane, Kabupaten Talaud Provinsi Sulawasi Utara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183 / KMA / SK / IX / 2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru.

Dengan telah diresmikan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu ini maka pada tanggal 30 Oktober 2018 diambil Sumpah dan dilantik Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Bpk. JOHANIS DAIRO MALLO, SH, MH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon bertempat pada Kantor Pengadilan Tinggi Ambon dan pada tanggal 2 Nopember 2018 Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Melantik dan mengambil sumpah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipipu AGUS TRIYANTO, .SH, MH, Panitera SEPTINUS BARENDS , Sekretaris SELIANDER TOUSALWA, S.Sos., SH dan Pejabat Struktural terdiri dari Panitera Muda Pidana JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., SE, SH, MH Panitera Muda Perdata ZULFIKAR LATUKAU, SH Panitera Muda Hukum ERVINA MATHILDA TELLY SILALAHY, SE, SH Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tala Laksana MUHAMMAD ZAINAL KOTTAHATUHAHA, S.Kom., SH

Pada tanggal 12 Nopember 2018, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu siap dan meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan dihadiri oleh FORKOMPINDA Seram Bagian Barat, Hakim Tinggi, tokoh Agama dan para undangan lainnya.


Daftar Nama Kepemimpinan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

 

KETUA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU

NONAMA PERIODEKETERANGAN
1. JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH 2018 - 2021
2. AGUS TRIYANTO, SH.,MH 2021 - 2022  
3. MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, SH., MH 2022 - 2023  
4. JULIANTY WATTIMURY, S.H. 2023 - SEKARANG  
     

 

PANITERA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU

NONAMA PERIODEKETERANGAN
1. SEPTINUS BARENS 2018 - 2022
2. LAOURENS KAKISINA, SH. 2022 - SEKARANG  
     

 

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU

NONAMA PERIODEKETERANGAN
1. SELIANDER TOUSALWA, S.Sos., SH. 2018 - 2022
2. MUHAMMAD ZAINAL KOTTAHATUHAHA, SH., MH. 2022 - SEKARANG  
     

 

 

Peraturan Terbaru ma-ri